Kelompok Kerja Untuk Membahas Permukiman Perkotaan

Kinerja perusahaan telah tumbuh secara positif selama beberapa tahun. Ada tren peningkatan jumlah penumpang, pendapatan, dan keuntungan perusahaan, Presiden Direktur PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan kepada pers di sini, Minggu. Pada 2017, 13 bandara menerima 89,7 juta penumpang, dan jumlah penumpang naik 7,6 persen pada 2018, terutama 96,5 juta. PT AP I menerima pendapatan yang diaudit sebesar Rp8,98 triliun dan laba bersih sebesar Rp2 triliun pada 2018, meningkat 41,28 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Perusahaan telah menetapkan target penerimaan pendapatan sebesar Rp10,2 triliun, dan laba bersih lebih dari Rp2 triliun pada 2019. PT AP I juga berperan sebagai infrastruktur negara yang mempromosikan konektivitas udara melalui pengembangan dan perluasan bandara, katanya. Perusahaan ini juga merupakan agen pembangunan dengan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan daerah yang paling tidak berkembang, tambahnya.

Untuk tahun 2019, perusahaan telah memperbarui visinya menjadi lebih progresif dengan mengadopsi Connecting the World Beyond Airport Operator dengan Pengalaman Indonesia, sebagai visi baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Publik Indonesia (PUPR) dan pemerintah Prancis telah sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Baca kembali di BecheDaw.com.

Pada 20 Februari 2019, Indonesia dan Prancis mengadakan kelompok pertemuan gabungan kedua tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk mengevaluasi pelaksanaan hasil pertemuan sebelumnya dan untuk menyusun pembaruan rencana aksi 2019-2020, kata kementerian dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Minggu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadimuljono dan Menteri Perindustrian, Digitalisasi, dan Inovasi Prancis Cristhophe Sirugue menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, Pada 29 Maret 2017.

Selanjutnya, Indonesia dan Perancis melakukan pertemuan kelompok bersama pertama mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan pada Oktober 2017. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti dan Direktur Urusan Eropa dan Internasional, Kementerian Transisi Ekologi dan Solidaris, Virginie Dumoulin. Click Here.

Pertemuan kedua membahas kemajuan kelompok kerja termasuk hambatan dalam implementasi, kata Anita Firmanti. Kerjasama ini harus diarahkan untuk mendukung tugas-tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, katanya. Kelompok kerja pertama membahas perencanaan kota termasuk rencana kerja sama dalam perencanaan dua wilayah, yaitu Borobudur di Yogyakarta dan Zona Ekonomi Khusus Mamminasata (Makassar, Maros, Sangguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan.

Sementara kelompok kerja untuk membahas permukiman perkotaan. Kedua delegasi membahas pengaturan daerah kumuh di kota-kota melalui program kota tidak kumuh. Kedua delegasi sepakat untuk melakukan studi kelayakan dalam upaya mengembangkan Eco District di Semarang, Wonosobo, dan Yogyakarta. Sedangkan kelompok kerja ketiga membahas pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah melalui pelatihan jangka pendek di bidang perencanaan kota dan teknik sipil.

Pengamat pertanian dari Universitas Kupang Cendana (Undana) Kupang, Dr Leta Rafel Levis berpendapat bahwa Indonesia dapat mengadopsi filosofi yang diikuti oleh Amerika Serikat dalam membangun ketahanan pangan. Dalam konteks mengembangkan ketahanan pangan domestik, filosofi pembangunan pertanian yang diadopsi oleh Amerika Serikat harus menjadi referensi untuk pembangunan pertanian di Indonesia, Levis mengatakan kepada Antara di Kupang pada hari Sabtu. Visit The Page.

Dia menyatakan bahwa melalui sistem pengembangan pertanian yang baik, Indonesia dapat menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Levis mencatat bahwa di Amerika Serikat, kebijakan pemerintah yang tak tergantikan meskipun ada perubahan dalam kepresidenan adalah bahwa pembangunan pertanian harus memenuhi kebutuhan pangan domestik. Selain itu, negara ini mampu mengekspor makanan ke lima negara lain di dunia.